Pendahuluan
Perombakan jajaran direksi dan komisaris di PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11) baru-baru ini telah mencuri perhatian publik dan menciptakan gelombang perdebatan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pola politik ‘balas budi’ semakin jelas terlihat, tidak hanya dalam pengisian jabatan menteri, tetapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN, terutama di sektor energi.
Apa Itu Politik Balas Budi?
Politik balas budi adalah praktik di mana posisi strategis diisi oleh individu-individu yang memiliki kedekatan dengan penguasa, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Dalam konteks ini, perombakan di Pertamina bukanlah keputusan yang bersifat murni profesional, tetapi lebih mencerminkan kepentingan politik yang ada di belakangnya.
Menurut Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), perubahan ini adalah hasil dari kebijakan yang merupakan kebiasaan pemerintahan baru. Ia menekankan bahwa intervensi politik dalam pengisian jabatan di BUMN menjadi lebih massif dan tidak terkontrol, terutama di sektor energi yang sangat strategis.
Implikasi Perombakan di Pertamina
Dampak dari perombakan ini sangat signifikan. Pertamina, sebagai perusahaan yang berperan penting dalam pasokan energi di Indonesia, seharusnya beroperasi dengan profesionalisme dan fokus pada peningkatan kinerja serta profitabilitas. Namun, ketika jabatan diisi oleh individu yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai, maka kinerja perusahaan bisa tergerus oleh kepentingan politik.
Ferdy Hasiman, pengamat dan peneliti Alpha Research Database, juga menyoroti pentingnya Pertamina untuk bebas dari intervensi politik. Dia menegaskan bahwa Pertamina harus fokus pada pengembangan sektor minyak dan gas, bukan terjebak dalam permainan politik yang dapat mengganggu tujuannya untuk mencapai kedaulatan energi.
Kualitas Manajemen yang Dipertaruhkan
Dengan adanya kekuasaan politik yang dominan, ada kekhawatiran bahwa Pertamina akan dikelola oleh manajemen yang kurang kompeten. Hal ini bisa membawa perusahaan menuju masalah yang serius dan bahkan ke ambang kehancuran. Ketika pemimpin di BUMN dipilih berdasarkan kedekatan politik dan bukan pada dasar profesionalisme, perusahaan berisiko kehilangan arah dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kekhawatiran ini semakin relevan ketika melihat contoh konkret di BUMN lain. Seperti MIND ID, di mana posisi komisaris diisi oleh individu yang merupakan kader partai politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa banyak keputusan strategis yang akan dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan perusahaan itu sendiri.
Kesimpulan
Perombakan jajaran direksi dan komisaris di Pertamina mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam manajemen BUMN di Indonesia. Pola politik balas budi yang semakin mengemuka dapat mengancam kinerja perusahaan yang seharusnya profesional dan berdedikasi untuk melayani masyarakat.
Agar BUMN, terutama di sektor energi, dapat beroperasi dengan baik, diperlukan komitmen untuk menempatkan individu yang benar-benar memiliki kompetensi di posisi strategis, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik. Hal ini akan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung kedaulatan energi dan pembangunan nasional.
